Pertanggungjawaban Holding Company Sebagai Penjamin/Corporate Guarantee Terhadap Perusahaan Anak Yang Dinyatakan Pailit - Tobing, William Kevin (2022)
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masing mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk perusahaan dengan perusahaan anak sebagai subjek hukum mandiri, sehingga secara yuridis badan hukum induk perusahaan dan perusahaan anak tetap diakui dan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri. Perusahaan anak yang bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri dapat melakukan perikatan dengan pihak lain. Untuk menghindari cidera janji perusahaan anak, kehadiran penjamin sangat berperan sebagai penjmain bahwa jikalau debitor wanprestasi, penjamin akan bertanggung jawab atas utang-utang debitor. Dalam praktik bisnis, seringkali terjadi perusahaan anak melakukan perjanjian kredit dengan kreditor, indu perusahaan bertindak sebagai penjamin. Berkaitan dengan hal tersebut, seringkali penjamin menjadi pihak yang dirugikan debitor, terutama dalam hal debitor pailit, yang ternyata mempunyai konsekuensi hukum terhadap penjamin. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana hubungan hukum holding company sebagai penjamin/corporate guarantee terhadap perusahaan anak dan bagaimana pertanggungjawaban holding company sebagai penjamin/corporate guarantee terhadap perusahaan anak yang dinyatakan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual atau conseptual approach. Jenis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier serta menggunakan Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data dan metode analisis data. v Universitas Kristen Indonesia Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian penjaminan suatu hubungan kontraktual dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitor. Akibat hukum dari perjanjian penjaminan, penjamin diberikan hak istimewa oleh undang-undang. Namun, apabila penjamin telah mengesampingkan hak-hak istimewanya , maka kedudukan penjamin sama dengan debitor dan oleh karena itu ...