Upaya Greenpeace Mendorong Majelis Umum PBB Untuk Membentuk UN Ocean Biodiversity Agreement Periode 2006 -2015

• Main Author: Andre
• Other Authors: Irfan. R Hutagalung, LL.M
• Format: Bachelor Thesis
• Language: Indonesian
• Subjects: MAJLIS PBB; Islandia
• Online Access: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/39125

Skripsi ini menganalisis upaya Greenpeace mendorong Majelis Umum PBB untuk membentuk UN Ocean Biodiversity Agreement. UN Ocean Biodiversity Agreement atau yang dikenal dengan perjanjian pelaksanaan di bawah UNCLOS, dinegosiasikan di dalam UN Ad Hoc Open-ended Informal Working Group Biodiversity on Beyond National Jurisdiction (BBNJ) pada periode 2006 - 2015. Di awal pertemuan Kelompok Kerja BBNJ, terdapat penolakan dari beberapa negara, seperti AS, Rusia, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Islandia, dan Norwegia, terkait gagasan pembentukan perjanjian pelaksanaan di bawah UNCLOS tersebut. Namun, di dalam pertemuan Kelompok Kerja BBNJ terakhir serta sidang Majelis Umum PBB ke-69 pada tahun 2015, Majelis Umum PBB, melalui konsensus, berhasil mengadopsi Resolusi Majelis Umum PBB 69/292 Tahun 2015 (A/RES/69/292) yang menindaklanjuti negosiasi perjanjian pelaksanaan di bawah UNCLOS ke proses selanjutnya, yaitu Preparatory Committee (PrepCom). Oleh karena itu, pertanyaan penelitian dari skripsi ini ialah bagaimana upaya Greenpeace dalam mendorong Majelis Umum PBB untuk membentuk UN Ocean Biodiversity Agreement periode 2006-2015? Dalam menganalisis upaya Greenpeace, skripsi ini menggunakan Green Political Theory beserta konsep desentralisasi dan peran non-governement organization, activist group, dan global environment movements. Sedangkan, skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu studi pustaka dan wawancara. Skripsi ini menemukan bahwa upaya Greenpeace, antara lain: Penelitian dan Analisis (Research and Analysis); Pengawasan dan Respon Cepat (Watch-Dogging and Rapid Response); Mempertunjukkan Fungsi Operasional (Performing Operational Functions); Pengembangan Kebijakan dan Pengaturan Agenda (Policy Development and Agenda Setting); Melaporkan Proses Negosiasi (Negotiations Reporting); dan Menyebarkan Sinyal Domestik (Enhancing Domestic Signaling).