Pendekatan Economic Analysis Of Law Terhadap Kewajiban Virus Sharing Atas Avian Flu Indonesian Strain (H5N1)

• Main Authors: Aktieva Tri Tjitrawati, -, Anggraini Dwi Sensusiati, -, Made Sukartini, -
• Format: Book
• Language: English
• Published: UNIVERSITAS AIRLANGGA 2008
• Subjects: K(520)-5582 Comparative law. International uniform law; Maka; Avian flu
• Online Access: https://repository.unair.ac.id/115858/; https://repository.unair.ac.id/115858/1/KKB%20LP%2018%20-10%20TJI%20P.pdf; https://www.lib.unair.ac.id

Pendekatan economic analysis of law berujung pada konsep nilai (value) dan efisiensi. Nilai merupakan cost atau benefit yang diharapkan, sementara efisiensi merupakan alokasi sumberdaya dimana nilai dari sumberdaya tersebut dimaksimalkan, mengingat bahwa sumber daya merupakan sesuatu yang terbatas jumlahnya. Bagi hukum, efisiensi ini berarti bahwa aturan yang dibuat oleh suatu lembaga tclah memaksimalkan tingkat kepuasan masyarakat. Dengan adanya kekuatan prediktif yang dimiliki, implikasi nonnatif dari pendekatan ini adalah dapal digunakan sebagai sarana untuk memperbaiki suatu aturan dan lembaga hukum yang dirasa tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, dimana dalam penelitian ini yang dimaksud adalah masyarakat intemasional. Dalam tatanan masyarakal intemasional yang lebih demokratis setelah berakhimya era perang dingin, kcberhasilan penyelenggaraan suatu lembaga dalam masyarakat (intemasional) ditentukan oleh tingkat kepuasan yang diterima oleh para anggota dari lembaga tersebut. WHO sebagai organisasi kesehatan intemasional yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengkordinasi penyelenggaraan kerjasama intemasional dalam bidang kesehatan, maka seharusnyalah melaksanakan prinsip keadilan, dimana setiap anggota baik negara maju maupun negara berkembang, mendapatkan manfaat yang maksimum dari kerjasama tersebut. Keterlibatan industri farmasi yang berperan besar dalam penanganan ini dan bertindak dalam ruang Iingkup bisnis dalam system pencegahan pandemic flu burung, menyebabkan struktur hubungan hokum dalam kerangka GINS tidak lagi mumi hubungan public. Dengan struktur demikian, maka WHO tidak dapat hanya menuntut Negara korban untuk melaksanakan kewajiban virus sharing sebagai bagian dari kewajiban publiknya sebagai anggota WHO saja, tanpa mendapatkan imbalan sebagai Negara pengirim sampel karena dari sampel yang dikirimkan itu industri farmasi dapat mengembangkannya sebagai vaksin, obat dan metode pengobatan yang mempunyai nilai ekonomis.